BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Jumat, 06 November 2009

TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Mensejahterakan masyarakat karena,dengan pembangunan ekonomi dapat di capai perubahan berupa kemajuan dan perbaikan menuju arah yang ingin di capai.

1.JANGKA PENDEK

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ekonomi Makro di Indonesia Sejak Tahun 1980-an.

Program pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970-an dan menunjukkan
perkembangan yang pesat sejak tahun 1980-an. Pada masa itu pemerintah memberikan banyak kemudahan bagi para
investor yang akan berinvestasi di bidang keuangan dan perbankan. Hingga pertengahan tahun 1990-an perekonomian
Indonesia terlihat semakin kuat dan mulai terpandang di dunia internasional. Dalam artikel ini akan dibahas
perkembangan ekonomi di Indonesia saat mulai berkembang tahun 1980-an hingga terjadinya krisis moneter pada tahun
1997.

2. Perkembangan Moneter Perbankan.

Krisis moneter di Indonesia telah memporak-porandakan sektor keuangan yang sebelumnya tengah berkembang pesat
sejak tahun 1980-an. Dalam upaya pemulihan sektor keuangan Indonesia, telah dilakukan restrukturisasi sistem moneter
sejak tahun 1998. Bentuk nyata restrukturisasi dilakukan dengan cara menyehatkan bank dan memberikan independensi
kepada Bank Sentral. Meski telah menelan banyak biaya dan telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun, namun proses
penyehatan sistem moneter belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

3. Kebijakan Moneter

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan
kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga
stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open
market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu
pengaruh pasar keuangan internasional.

4. Kebijakan Fiskal.

Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama
tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk
subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya
peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran.

Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan
makro ekonomi yang tidak seimbang.

5 Prospek Ekonomi Jangka Pendek.

Ditinjau dari aspek ekonomi makro, kinerja perekonomian bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, namun juga
dari faktor eksternal. Kondisi ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan dalam negeri. Untuk
beberapa tahun ke depan, kegiatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan, dengan asumsi
kondisi politik dan keamanan stabil. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kenaikan ekspor yang dewasa ini
mulai membaik kembali.


2.JANGKA MENENGAH
pembahasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJM – D) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati/ Wakil
Bupati di lantik, dengan Peraturan Bupati. Di dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Menunjuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 050/S2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah mengarahkan
bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah, maka dokumen RPJM
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kepulauan Sangihe tahun 2007 – 2011 didasarkan
pada pertimbangan bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah
diangkat/dilantik pada bulan oktober tahun 2006.
Pelaksanaan pembangunan yang dicapai telah menghasilkan
berbagai kemajuan berarti menunjukkan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang cukup signifikan dan menciptakan peningkatan
pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan perbaikan
kualitas hidup masyarakat secara rata-rata, meskipun masih terdapat
berbagai kendala yang mendesak untuk diselesaikan.
Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat
didorong oleh sektor pertanian yang terus bertumbuh meskipun
diperhadapkan pada beberapa permasalahan seperti; ketersediaan
sarana dan prasarana, masih rendahnya akses petani terhadap
sumber daya produksi. Sementara masih terdapat ketidakseimbangan
tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, masih
adanya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang
illegal, belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya dll.
Kualitas sumber daya manusia menunjukkan peningkatan yang
dapat dilihat dari peningkatan kualitas dan mutu pendidikan,
meskipun masih belum meratanya sebaran pendidik baik secara
kuantitas maupun kualitas serta tingkat kesejahteraan pendidik yang
belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup bagi mereka yang
berada pada wilayah-wilayah tertentu serta belum tersedianya
pelayanan pendidikan dasar secara cuma-cuma.
Dalam bidang kesehatan, derajat kesehatan dan status gizi
masyarakat yang membaik, yang ditunjukkan dengan menurunnya
angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan angka
kurang gizi pada balita. Meskipun masih dibutuhkannya tenaga
kesehatan disetiap wilayah agar terjadi keseimbangan pelayanan
kesehatan.

3.JANGKA PANJANG

Sasaran Jangka Panjang

Agar tujuan nasional, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, makin dekat, bangsa Indonesia dalam tahap 2010 – 2030 harus mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa. Kekuatan bangsa yang terwujud dari kondisi masyarakat itu diperlukan untuk meng¬atasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, sehinga merupakan modal utama bagi perjalanan mencapai tujuan nasional.

Dalam kodisi nasional dan internasional yang telah dikemukakan, usaha mencapai masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa hanya mungkin apabila dilandasi keyakinan yang kuat sehingga terwujud semangat dan tekad teguh untuk mencapai sasaran. Keyakinan itu adalah nasionalisme dan patriotisme dengan dasar Pancasila. Keyakinan tentang kemutlakan Pancasila sebagai Dasar Negara dilandasi kenyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mungkin terpelihara apabila Dasar Negara bukan Pancasila. Tidak mungkin penduduk yang non-Muslim di Bali, Sumatra Utara, Maluku, Papua da lainnya mau terikat dalam Indonesia yang berdasarkan Syariah Islam. Demikian pula jutaan rakyat Indonesia tidak akan mau negaranya dikuasai pandangan hidup Barat. Sebab itu jelas sekali bahwa kelestarian NKRI hanya mungkin kalau Pancasila menjadai Dasar Negara. Karena itu keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai Dasar Negara harus diperteguh dalam 20 tahun mendatang.

Keyakinan akan kebenaran Pancasila harus direalisasikan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan yang tinggi dan merata. Menurut The World Fact Book GDP per kapita Indonesia pada tahun 2007 adalah USD 3400, sedangkan GDP total berdasarkan PPP adalah USD 845.000 juta. GDP per kapita Indonesia lebih rendah dari Malaysia (USD 14.400), Thailand (USD 8.000), dan Singapura (USD 48.900). Melihat potensi Indonesia ada¬lah tidak berlebihan untuk menentukan GDP per kapita Indonesia pada tahun 2030 sebesar USD 12.000. Dengan penduduk Indonesia sekitar 250 juta orang dapat dicapai GDP total sebesar USD 3.000.000 juta. Dari penduduk itu sekitar 85% termasuk golongan menengah dengan penghasilan per kapita sekitar USD 10.000. Golongan kaya sekitar 12% dengan penghasilan USD 30.000 per kapita dan golongan miskin sekitar 3% dengan penghasilan minimal USD 3.000 per kapita.

Kemajuan masyarakat ditentukan oleh mutu dan luas pendidikan umum serta penyelenggaraan riset untuk makin mampu menguasai aneka ragam ilmu pengetahuan dan teknologi. UUD menetapkan bahwa anggaran pendidikan harus mendapat 20 persen dari besarnya APBN. Dapat juga dikatakan bahwa harus disediakan 4 persen dari GDP untuk pendidikan. Itu ber¬arti USD 120.000 juta. Sedangkan untuk riset adalah sebaiknya mencapai 1 persen GDP atau USD 30.000 juta.

Masyarakat yang berwibawa adalah masyarakat yang dihormati dan disegani oleh kawan dan lawan. Dalam masyarakat itu hukum harus tegak dan kuasa. Indonesia tidak boleh lagi termasuk negara koruptor terbesar di dunia dan kriminalitas harus makin kurang, termasuk bergeraknya kaum teroris. Untuk itu perlu ditingkatkan sekali kemampuan aparat penegak hukum, baik polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan. Peningkatan kemampuan ini terutama harus dilandasi kondisi mental yang kuat dan menjadikan aparat itu sendiri bebas dari korupsi dan kriminalitas lainnya.

Untuk dihormati dan disegani Keamanan Nasional harus terjamin dengan terbangunnya Daya Tangkal yang efektif. Semua pihak yang hendak meng¬an¬cam atau menggangu Indonesia berpikir seribu kali sebelum berani melaksanakan kehen-daknya, baik berupa serangan fisik militer atau melakukan pemberontakan bersenjata. Kalau toh berani melakukan, dapat diatasi dengan cepat dan efektif.

Daya Tangkal itu antara lain harus didukung kondisi dan peran TNI yang andal. Untuk menjaga RI yang negara kepulauan TNI harus merupakan kekuatan harmonis di darat, laut dan udara Untuk menyusun, membangun kemampuan dan memelihara organisasi itu TNI harus mendapat anggaran yang memadai. Anggaran TNI pada waktu ini sekitar USD 1.000 juta atau sekitar 0.2 persen GDP. Anggaran itu ternyata jauh dari memadai. Jangankan untuk mewujudkan organisasi yang terlatih baik dan selalu siap, untuk memberikan syarat kehidupan minimal saja tidak terpenuhi. Singapura sebagai negara kota mempunyai anggaran pertahanan sebesar USD 4.470 juta pada tahun 2001 atau 4.9 persen GDP. Kiranya wajar kalau anggaran TNI dipro¬yeksikan sebesar 3 persen GDP (Malaysia tahun 2001 3,46 per¬sen GDP) atau USD 90.000 juta.

Masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa dengan nasionalisme Pancasila sebagai landasan moral, mental dan spi¬ritual adalah berbeda sekali dari masyarakat Indonesia sekarang. Karenanya juga akan lebih mampu menghadapi berbagai tan¬tang¬an yang timbul dari kondisi internasional yang amat dinamis

0 komentar: