BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Jumat, 13 November 2009

1.a.Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai Ke tetapan MPR RI memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia di dalam mengisi Kemerdekaannya. GBHN pada hakekatnya merupakan Pola Umum Pembangunan Nasional dan merupakan Landasan Pokok/landasan Hukum dari rangkaian program-program pembangunan yang terus-menerus berlanjut untuk mewujudkan tujuan Nasional.



KETETAPAN MPR NOMOR IV/MPR/1973 :
Dalam Bab III mengenai pola Umum Pembangunan Jangka Panjang Sub B No. 8 menyatakan :
“Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan cepat, harus dibarengi dengan pengaturan dan pertumbuhan jumlah penduduk melalui Program Keluarga Berencana, yang mutlak harus dilaksanakan dengan berhasil, karena kegagalan pelaksanaan Keluarga Berencana akan mengakibatkan hasil usaha pembangunan menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan generasi yang akan datang. Pelaksanaan Keluarga Berencana ditempuh dengan cara sukarela dengan mempertimbangan nilai-nilai Agama dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu diperlukan pula upaya penyebaran penduduk yang lebih wajar melalui transmigrasi sebagai sarana dalam meningkatkan pembangunan secara merata di seluruh Tanah Air”.
b.Ada beberapa ahli yang memaparkan teori tentang tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu Fredrich List, Bruno Hilderbrand, Karl Bucher dan W.W Rostow. Fredrich List adalah seorang penganut paham Laissez faire. Ia berpendapat bahwa paham Laissez faire dapat menjamin alokasi sumber-sumber secara optimal, meskipun ia menghendaki adanya proteksi bagi industri-industri yang masih lemah. Menurut List, perkembangan ekonomi hanya akan terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Ia menyusun tahap-tahap perkembangan ekonomi di mulai dari: fase primitif biadab, fase pertanian, fase pertanian dan pabrik, pabrik dan perdagangan.
Bruno Hilderbrand mengemukakan bahwa tahap-tahap pembangunan ekonomi itu menjadi 3 tahap yaitu: perekonomian barter atau perekonomian natural, perekonomian uang, dan perekonomian kredit.
Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi melalui tiga tingkat atau tahap yaitu: produksi untuk kebutuhan sendiri, perekonomian kota dan perekonomian nasional, di mana peranan pedagang-pedagang tampak makin penting. Menurut tahap ketiga ini, bahwa barang-barang itu diproduksi untuk pasar bukan untuk kepentingan sendiri.
c. Dalam hal ini Prof. Joseph Stiglitz merupakan salah seorang yang memformulasikan konsep paradigma baru pembangunan ini. Menurut peraih Hadiah Nobel Ekonomi ini pembangunan itu merupakan suatu transformasi masyarakat yang menyangkut perubahan dari hubungan-hubungan tradisional, cara berpikir yang tradisional, cara-cara tradisional yang digunakan dalam menangani masalah-masalah kesehatan dan pendidikan, cara melaksanakan kegiatan produksi tradisional kepada cara-cara yang ‘modern’. Transformasi yang berhasil harus memperhatikan bukan hanya apa yang kita lakukan dan strategi serta kebijakan yang dijalankan, melainkan juga proses pelaksanaannya .

4.2 a.Pembangunan yang dijalankan di Indonesia sejak tahun 1970-an hingga sekarang masih cenderung fokus pada pembangunan ekonomi, bahkan pada pertumbuhan ekonomi yang cenderung jangka pendek. Sehingga masalah keberlanjutan belum menjadi prioritas utama. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi pun kualitasnya semakin memburuk. Apalagi dengan keterbatasan APBN dan sumber daya yang kita miliki, sehingga tidak mengherankan apabila pengambil kebijakan lebih memilih jalan pintas, yang cepat kelihatan hasilnya, kurang memperhatikan keberlanjutannya.Kualitas pertumbuhan/pembangunan ekonomi yang semakin merosot ditengah-tengah stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat lagi telah membuat angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Demikian juga beban APBN masih berat. Sehingga mempersulit Indonesia untuk membangun ekonominya, apalagi membangun secara berkelanjutan. Fakta menunjukkan bahwa pada masa krisis ekonomi yang lalu, pembangunan baik dari sisi hardware ataupun software terbengkelai. Sehingga dapat dilihat kerusakan infrastruktur yang semakin parah, lingkungan juga memburuk, serta human development merosot.
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Sementara rencana pembangunan tahunan disuse satu tahun sekali yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memantapkan pembangunan manusia melalui akselerasi peningkatan derajat pendidikan. kesehatan, dan daya beli, Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agarnis, harmonis, dan bersatu.
c.Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan. Langkah ini sangat sangat strategis dan sangat menentukan dalam rnewujudkan rnasyarakar yang berderajat pendidikan tinggi dan cerdas. Upaya ini akan ditempuh dalam seluruh domain penyelenggaraan pendidikan. Orientasi pokok upaya ini. antara lain mernperluas akses masyarakar terhadap pendidikan. penuntasan pemberantasan buta aksara dan perceparan peningkatan rata-rata lama sekolah. Kegiatan yang perlu ditempuh antara lain peningkatan sarana prasarana pendidil.an, peningkatan mutu tenaga didik, dan peningkatan kecakapan hidup (life skills).
4.3 Pembangunan ekonomi adalah suatau proses terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita pendudukanya dalam jangka panjang.
4.4 Mensejahterakan kehidupan masyarakat.
4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan
1.Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM merupakan faktor kunci dalam proses pembangunan, baik tidaknya perencanaan dan pengorganisasian proses pembangunan tergantung kepada kualitas manusia sebagai objek dan subjeknya. Negara-negara maju seperti Jerman dan Amerika dengan SDM yang berkualitas, sudah terbukti mengalami percepatan dalam proses pembangunan yang dilaksanakannya. SDM dibutuhkan untuk mengolah segala potensi SDA menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi.
Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.
2.Sumber Daya Alam (SDA)
Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pembangunan suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. SDM yang berkualitas akan lebih berdayaguna ketika didukung oleh ketersediaan SDA yang memadai. Semakin banyak SDA, semakin besar peluang suatu Negara untuk lebih productive daripada Negara lainnya.
3.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan alat bagi sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam secara productive. Semakin canggih IPTEK yang dimiliki suatu Negara, semakin besar peluang Negara tersebut untuk maju. Melalui pemanfaatan IPTEK manusia dapat menciptakan barang atau jasa dengan lebih cepat, mudah dan murah.
4.Sosial Budaya
Nilai-nilai sosial budaya sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan, nilai-nilai tersebut dapat menjadi faktor pendorong dan dapat pula menjadi faktor penghambat. Contohnya budaya gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia atau budaya kerja keras yang dimiliki orang Jepang menjadi faktor pendukung proses pembangunan, sebaliknya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi faktor penghambat proses pembangunan.
5.Keadaan Politik
Sistem dan keadaan politik suatu Negara berpengaruh teradap keberlangsungan proses pembangunan. Negara sosialis dan Negara liberalis akan memperlakukan secara berbeda terhadap kebebasan individu dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimilikinya, hal tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masing-masing Negara. Keadaan politik yang tidak menentu karena banyak serangan teror atau adanya kudeta misanyalnya, hal itupun akan berdampak terhadap kelancaran proses pembangunan.
6.Sistem Pemerintahan
Pemerintahan dengan sistem sosialis dan liberalis kedua-duanya akan memberikan warna yang berbeda terhadap proses pembangunan. Dalam sistem sosialis, kerangka pembangunan dan pemanfaatan sumber daya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, sementara dalam liberalis peran masyarakat baik secara individu maupun kelompok lebih dikedepankan daripada pemerintah. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap proses dan hasil pembangunan.
Pola desentralisasi atau otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1999 membrikan warna yang berbeda pula terhadap pembangunan bangsa. Dengan demikian, jelaslah bahwa pembangunan dipengaruhi juga oleh sistem pemerintahan.
4.6 Rendahnya mengelola SDA,Rendahnya penguasaan teknologi dan barang modal,Rendahnya kualitas tenaga kerja,Rendahnya anggaran pendidikan,Faktor budaya,Tingkat korupsi yang tinggi,Rendahnya daya beli masyarakat,pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja,kekurangan modal,dan masalah pemerataan pendapatan.
4.7 Indikator Keberhasilan Pembangunan
Untuk mengukur berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa, maka diperlukan sejumlah indikator yang mewakili kondisi objek suatu bangsa pasca dilakukannya proses pembangunan.
Secara umum, indikator keberhasilan pembangunan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita
Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh penduduk suatu negara. Sehingga dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan.
2. Peningkatan Produktivitas Per Kapita
Produktivitas Per Kapita adalah hasil produksi yang dihasilkan atas usaha dalam tiap jam kerja per tenaga kerja.
4.8 Pembangunan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan nasional.
4.9 Namun, pembangunan ekonomi juga berdampak negatif bagi kelestarian alam, diantaranya dengan berkurangnya sumberdaya alam akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran udara akibat polusi industri dan pembangunan infrastruktur perekonomian yang identik dengan perusakan alam.
4.10 Proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan Nasional.
4.11 Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
4.12 Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik.
4.13 * Kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi.
* Pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita.
* Kedua-duanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat.
4.14 * Tingkat Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)
* Tingkat Pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto)Dalam praktek angka, PNB kurang lazim dipakai, yang lebih populer dipakai adalah PDB, karena angka PDB hanya melihat batas wilayah,terbatas pada negara yang bersangkutan.PDB perkapita dan pendapatan perkapita,Pendapatan per jam kerja,Usia harapan hidup,Membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun dan membandingkan tingkat konsumsi dari tahun ke tahun dan juga besarnya tingkat investasi dari tahun ke tahun.
4.15.1.Perombakan tatanan lama (Orde Baru) adalah mutlak, karena telah terbukti tatanan tersebut menghasilkan suatu rejim politik yang otoriter dan tidak populer. Institutionalisasi kekuasaan politik telah menjadi semakin elitis dan personal. Elitis oleh karena rekruitmen politik tidak mengindahkan aspirasi masyarakat umum. Pemilihan umum hanya menjadi alat melegitimasi kekuasaan yang ada. Personal oleh karena hampir semua keputusan terpenting tidak berada ditangan lembaga tertinggi negara dan atau tinggi negara, tetapi ditangan seorang penguasa. Suara yang terlalu kritis dibungkam: Pers dicabut ijin SIUPnya, mahasiswa, politisi, dan aktivis NGO dipenjara; pimpinan partai dan lembaga kemasyarakatan digoyang.
Setelah periode pertumbuhan dalam tiga dekade, dalam bidang ekonomi tatanan lama itu telah menghasilkan beberapa ekses seperti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Tiga hal tersebut menghambat pertumbuhan struktur ekonomi yang mandiri dan effisien. Kelas ekonomi yang ada (khususnya cronies) menjadi tergantung pada fasilitas yang disediakan pemerintah. Kerentanan tersebut ditambah lagi dengan optimisme yang berlebihan terhadap hasil pembangunan ekonomi yang dicapai. Optimisme semu itu terwujud dengan dialirkannya pinjaman luar negeri jangka pendek (dalam bentuk dollar) pada pengusaha-pengusaha yang tidak effisien tersebut. Terjadinya krisis moneter international telah mengguncang nilai rupiah dan selanjutnya struktur ekonomi dalam negeri. Akibat dicabutnya subsidi pada komoditi pokok, harga sembako, listik, dan bensin melambung hampir tak terkendali. Rakyat kecewa, mahasiswa berontak.

4.15.2.Pada masa awal Orde Baru. Pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat. Mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur,dll. Saat permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.
4.15.3.1Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001 - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.
Paradigma Pembangunan Ekonomi Indonesia antara MDGs dan Visi Indonesia 2030, Millenium Development Goals atau disingkat MDG's adalah sebuah inisiatif pembangunan yang dibentuk pada tahun 2000, oleh perwakilan-perwakilan dari 189 negara dengan menandantangani deklarasi yang disebut sebagai Millennium Declaration. Millennium Declaration ini mengandung 8 poin yang harus dicapai sebelum tahun 2015.
Delapan poin ini tergabung dalam tujuan yang dinamakan Millennium Development Goals (MDGs). Sebutan bahasa Indonesianya adalah Tujuan Pembangunan Milenium. 189 negara yang hadir dan menandatangani deklarasi Milenium itu ngga cuman negara-negara kaya, tapi juga negara-negara dari belahan selatan dunia, yang termasuk dalam jajaran negara miskin dan berkembang.
4.15.3.2 Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.
4.15.3.3 Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang terpilih sebagai voting (pemungutan suara). Pada masa pemerintahan Presiden Megawati ada kemajuan dari luar maupun dari dalam negeri. Akan tetapi dengan adanya kesulitan ekonomi sejak tahun 1997, pada masa pemerintahan ini belum bisa memulihkan keadaan seperti sebelum krisis ekonomi. Masa pemerintahan Presiden Megawati berakhir sampai diselenggarakannya Pemilihan Umum tahun 2004.
4.15.3.4 Pertumbuhan ekonomi 7 persen atau lebih itu sudah tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun pertumbuhan itu harus diikuti dengan pemerataan dan berkeadilan.
4.16 Utang luar negeri juga membuat pemerintah tidak serius mengumpulkan pendapatan dari dalam negeri. Beberapa kekurangan yang terjadi di dalam penyusunan RAPBN dianggap oleh pemerintah dapat ditutup dari perolehan pinjaman luar negeri.
Dampak utang luar negeri (LN) pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi banyak dipertanyakan orang. Beberapa pengalaman dan bukti empiris juga telah menunjukkan bahwa sejumlah negara yang memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk melaksanakan pembangunannya dapat berhasil dengan baik. Dalam berbagai model analisis regresi, jarang ditemukan dampak positif utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan model tertentu, terlihat bahwa utang luar negeri justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.17 Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan ekonomi semua cita-cita Bagsa dan Negara dapat tercapai sehingga semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi guna mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri.Dan dengan adanya pertumbuhan ekonomi akan mempermudah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut karena pertumbuhan ekonomi mendorong pembangunan ekonomi.
Diposkan oleh dini bandar di 21:59 0 komentar

Sabtu, 07 November 2009

JAWABAN TUGAS EKONOMI MAN POWERSHIP XI.1

JAWABAN TUGAS EKONOMI MAN POWERSHIP XI.1
- Adanya kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Adanya pemikiran untuk menaungi pengangguran.
Pengaruh dari lingkungan sekitar yang mayoritas penduduknya bekerja dan kurangnya sumber daya manusia dalam lapangan kerja.
Adanya pemikiran untuk meningkatkan pendapatan nasional Negara.

Follow Upnya:
- Membuat lapangan pekerjaan sendiri untuk menambah pendapatan.
- Meningkatkan kualitas kerja yang baik.
- Adanya keterbatasan kemampuan/tidak mempunyai skill yang tinggi dalam menjalani pekerjaan.
Adanya gaji yang kurang besar (sedikit) sehingga membuat orang bekerja menjadi pemalas.
Adanya krisis moneter yang membuat para pekerja di PHK.
Solusinya :
Membuat lapangan pekerjaan sendiri sebagai cadangan bila terdapat PHK.
Meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan dengan cara belajar pada pekerjaan atau orang yang ahli dalam bidang pekerjaan tersebut.

- Menambah pendapatan nasional.
Pengangguran berkurang.
Perekonomian semakin bagus dan lancer.
Folow Upnya :
Semakin meningkatkan angka sumber daya manusia sebahai tenaga kerja.
Semakin banyak menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang masih menjadi penganggura.
Meningkatkan mutu perusahaan agar perekonomian semakin maju.

- Sumber daya alam semakin berkurang karena banyak yang digunakan.
Timbul persaingan dagang yang tidak sehat.
Banyak persaingan dalam hasil produksi.
Solusinya :
Menggunakan sumber daya alam tidak berlebihan.
Bersaing secara sehat.

- Banyak orang membuat lapangan pekerjaan sendiri.
Daya piker orang semakin kreatif.
Mendorong adanya ingin bekerja.

Follow Upnya :
Mengurangi pengangguran.
Menambah pendapatan.
Meningkatkan kualitas kerja.

- Tidak memiliki panghasilan yang tetap, karena pekerjaan yang tidak tetap.
Pengangguran bertambah.
Tidak adanya dorongan untuk bekerja.

Solusinya :
Membuat lapangan pekerjaan.
Mendirikan BLK.
Mengadakan pelatihan kerja agar kualitas pekerja semakin bagus.

Jumat, 06 November 2009

TOLAK UKUR PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam bukunya ‘Teori Pembangunan Dunia Ketiga’, Arief Budiman mengemukakan ada empat hal tolak ukur atau indikator yang bisa dijadikan landasan berhasil tidaknya pembangunan di suatu negara, termasuk Indonesia.
Pertama, kekayaan rata-rata. Sebuah negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Dengan adanya tolak ukur ini, kita bisa membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. Sebuah negara yang mempunyai GNP US$1000 dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang GNPnya adalah US$750. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah GNP US$ 1.600 pertahun (tahun 2006) dengan urutan di bawah negara-negara yang lebih muda, seperti Malaysia. Dengan ini, kita bisa menilai sejauh mana selama 60 tahun ini pembangunan membawa kesejahteraan bagi rakyat.
Kedua, pemerataan. GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini bisa menimbulkan ironi. Kadang, kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dsb. Ini pula yang kemudian ternyata terjadi di Indonesia. Pada 13 Desember 2007, Forbes mempublikasikan daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Di mana bila digabungkan seluruh kekayaan mereka, diperoleh angka US$ 38,02 milyar atau sekitar 372,4 Trilyun rupiah! Fantastis! Sekaligus menjadi sebuah paradoks yang luar biasa besar di negeri ini! Sementara mayoritas rakyat di bawah garis kemiskinan, tidak bisa menikmati akses pendidikan, tak optimal menikmati layanan kesehatan.
Ketiga, kualitas hidup. Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality of Life Index). Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur tiga indikator yaitu: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi dan rata-rata prosentase buta dan melek huruf.
Keempat, kerusakan lingkungan. Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak mempedulikan dampak lingkungannya. Jika alam habis terkuras maka otomatis kehidupan manusia pun terancam. Inilah pula yang kemudian saat ini melanda Indonesia. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu dan hingga kini bencana terus menerus melanda Indonesia sebagai indikator bahwa alam di negara ini mengalami kerusakan parah, mulai dari pembalakan liar hingga pencemaran laut di luar kadar yang ditoleransikan.
Dari empat indikator tersebut, kita bisa menilai secara objektif bahwa negara kita memang terus berkembang, tapi tak dapat kita pungkiri bahwa pembangunan yang terjadi saat ini belum bisa dikatakan berhasil. Dengan melihat berbagai problematika yang kini terjadi, diperlukan kesungguhan luar biasa dari penguasa negeri ini jika benar-benar ingin mensejahterakan rakyat, termasuk dengan mengeliminir semua kepentingan pribadi dan golongan yang kini ternyata lebih menghegemoni di negara ini. Selain itu juga harus ada perombakan sistem secara total untuk membangun Indonesia ke arah lebih baik.

faktor penghambat pembangunan ekonomi

1. Faktor Sumber Daya Manusia, Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.
2. Faktor Sumber Daya Alam, Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.
3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
4. Faktor Budaya, Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.
5. Sumber Daya Modal, Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

faktor yang mendukung pembangunan ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.

Sumber daya alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.

Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Objek [sasaran]

Terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat
Jakarta - Pengamat ekonomi makro dan perbankan Faisal Basri menuturkan lima sasaran strategis yang harus dicanangkan pemerintah SBY-Boediono mendatang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Hal tersebut dipaparkan Faisal dalam bukunya yang bertajuk Lanskap Ekonomi Indonesia yang diluncurkan secara resmi di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (07/10/2009).

“Ada lima sasaran strategis yang harus dicanangkan pemerintah mendatang untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan,” ujar Faisal dalam sambutannya.

Sasaran pertama adalah struktur ekonomi yang kokoh yang tak rentan diterpa gejolak eksternal, mandiri dan berdaya saing.

“Yang kedua adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian yang sasaran ketiga adalah mobilisasi seluruh potensi sumber dana dalam negeri untuk menghasilkan pembiayaan yang selaras dengan kebutuhan investasi,” papar Faisal.

Kemudian, lanjut Faisal, sasaran strategis keempat yakni pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis dan lestari, dan terakhir yakni birokrasi yang kompeten, efektif dan bersih.

Buku Lanskap Ekonomi Indonesia itu merupakan hasil pemikiran, kajian serta diskusi yang ditulis Faisal Basri dan Haris Munandar. Secara garis besar buku setebal 622 halaman itu memaparkan kondisi faktual perekonomian Indonesia.

Menurut Faisal dengan lima sasaran strategis tersebut, angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang tinggi saat ini bisa terselesaikan lebih cepat.

“Selain itu penerimaan pajak oleh pemerintah masih dapat ditingkatkan sehingga pemerataan pembangunan kian dapat dirasakan semua pihak di semua wilayah,” ungkapnya.

Untuk mencapai lima sasaran strategis itu, Faisal menegaskan bahwa pemerintahan SBY harus memiliki peta jalan (roadmap ) pembangunan selama lima tahun ke depan sesuai dengan visi pembangunan ekonomi jangka panjang.

“Dengan modal politik yang lebih baik dibandingkan lima tahun lalu dan prospek pemulihan ekonomi dunia menunjukkan tanda-tanda cukup menggembirakan, terbuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 7 persen rata-rata per tahun selama kurun waktu 2010-2014,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI terpilih, Boediono dalam sambutannya mengatakan sosok Faisal Basri pasti selalu mencari solusi dari setiap permasalahan termasuk di dalam buku tersebut.eee

“Sosok Faisal Basri merupakan kelompok intelektual yang berusaha untuk mengerti dunia. Dia merupakan seorang yang kritis, pragmatis, tapi tetap berpijak kepada prisnsip-prinsip dasar tertentu,” tutur Boediono.

Boediono menambahkan sosok Faisal Basri dalam mengomentari sesuatu tidak sungkan-sungkan, dimana fakta dan logika akan dibawanya. Dalam bukunya, lanjut Boediono, Faisal Basri juga memaparkan soal BUMN-BUMN yang saat ini mempunyai masalah berat.

“BUMN disangga oleh tiga masalah berat yaitu, mismanagement dan etos kerja, kemudian yang kedua yakni politisasi dan penjarahan serta yang ketiga adalah korupsi dan kelalaian,” jelas Boediono.

Selain itu, Boediono juga menegaskan akan pentingnya dibaca buku Lanskap Ekonomi Indonesia. “Karena dalam buku ini juga memfokuskan kepada faktor struktural pembangunan, infrastruktur dan institusi,” tegasnya. (dru/dnl)

Latar Belakang PEMBANUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi pada dasarnya dicerminkan oleh terjadinya
perubahan dalam aliran-aliran baru yang menyangkut arus pendapatan dan
manfaat (benefit) kepada masyarakat lokal, regional bahkan sampai tingkat
nasional. Program pembangunan dapat mendatangkan dampak berupa manfaatmanfaat
yang positif atau juga berupa kemudharatan (kebanyakan) negatif kepada
masyarakat, terutama kepada mereka yang tinggal di dekat sekitar kegiatan
ekonomi sebagai penerima akibat (dampak) dari program pembangunan yang
bersangkutan. Komunitas lokal harus mencari/mendapat peluang agar terjadi
penyesuaian terhadap perubahan karena keadaan baru tersebut (Anwar 1995).
Pembangunan dapat dikonseptualisasikan ke dalam suatu proses perbaikan
yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara
keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau manusiawi (Rustiadi et al.
2003). Rencana pembangunan atau pengembangan yang biasanya dihasilkan oleh
tenaga ahli atau konsultan pada umumnya berasal dari budaya atau latar belakang
sosial yang berbeda dalam mengatasi permasalahan penting yang mereka
temukan. Seyogyanya rencana pembangunan dimulai dengan mengenali potensi
dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat dan penanggung risiko. Dengan
demikian kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pembiayaan,
pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi, akan bertitik tolak dari keinginan dan
kemampuan masyarakat penerima manfaat dan penanggung risiko itu sendiri.
Perumusan kebijakan dan pemilihan prioritas yang tajam merupakan
sarana untuk mengimplementasikan apa yang tercantum dalam perencanaan
program pembangunan. Sasaran dari perencanaan pembangunan dapat
dikelompokan atas 3 sasaran umum yaitu: (1) efisiensi, (2) keadilan dan
akseptabilitas masyarakat, dan (3) keberlanjutan (Rustiadi et al. 2003).
Pembangunan yang merupakan hasil perencanaan harus merupakan perwujudan
keadilan dan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat lokal dapat
berperan aktif dalam proses perencanaan dan langkah-langkah pengawasan.

TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Mensejahterakan masyarakat karena,dengan pembangunan ekonomi dapat di capai perubahan berupa kemajuan dan perbaikan menuju arah yang ingin di capai.

1.JANGKA PENDEK

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Ekonomi Makro di Indonesia Sejak Tahun 1980-an.

Program pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1970-an dan menunjukkan
perkembangan yang pesat sejak tahun 1980-an. Pada masa itu pemerintah memberikan banyak kemudahan bagi para
investor yang akan berinvestasi di bidang keuangan dan perbankan. Hingga pertengahan tahun 1990-an perekonomian
Indonesia terlihat semakin kuat dan mulai terpandang di dunia internasional. Dalam artikel ini akan dibahas
perkembangan ekonomi di Indonesia saat mulai berkembang tahun 1980-an hingga terjadinya krisis moneter pada tahun
1997.

2. Perkembangan Moneter Perbankan.

Krisis moneter di Indonesia telah memporak-porandakan sektor keuangan yang sebelumnya tengah berkembang pesat
sejak tahun 1980-an. Dalam upaya pemulihan sektor keuangan Indonesia, telah dilakukan restrukturisasi sistem moneter
sejak tahun 1998. Bentuk nyata restrukturisasi dilakukan dengan cara menyehatkan bank dan memberikan independensi
kepada Bank Sentral. Meski telah menelan banyak biaya dan telah dilaksanakan lebih dari tiga tahun, namun proses
penyehatan sistem moneter belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

3. Kebijakan Moneter

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan
kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga
stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open
market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu
pengaruh pasar keuangan internasional.

4. Kebijakan Fiskal.

Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama
tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk
subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya
peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran.

Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan
makro ekonomi yang tidak seimbang.

5 Prospek Ekonomi Jangka Pendek.

Ditinjau dari aspek ekonomi makro, kinerja perekonomian bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, namun juga
dari faktor eksternal. Kondisi ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan dalam negeri. Untuk
beberapa tahun ke depan, kegiatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan, dengan asumsi
kondisi politik dan keamanan stabil. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kenaikan ekspor yang dewasa ini
mulai membaik kembali.


2.JANGKA MENENGAH
pembahasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJM – D) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati/ Wakil
Bupati di lantik, dengan Peraturan Bupati. Di dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Menunjuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 050/S2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah mengarahkan
bahwa sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah, maka dokumen RPJM
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kepulauan Sangihe tahun 2007 – 2011 didasarkan
pada pertimbangan bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah
diangkat/dilantik pada bulan oktober tahun 2006.
Pelaksanaan pembangunan yang dicapai telah menghasilkan
berbagai kemajuan berarti menunjukkan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang cukup signifikan dan menciptakan peningkatan
pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan perbaikan
kualitas hidup masyarakat secara rata-rata, meskipun masih terdapat
berbagai kendala yang mendesak untuk diselesaikan.
Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat
didorong oleh sektor pertanian yang terus bertumbuh meskipun
diperhadapkan pada beberapa permasalahan seperti; ketersediaan
sarana dan prasarana, masih rendahnya akses petani terhadap
sumber daya produksi. Sementara masih terdapat ketidakseimbangan
tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, masih
adanya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang
illegal, belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya dll.
Kualitas sumber daya manusia menunjukkan peningkatan yang
dapat dilihat dari peningkatan kualitas dan mutu pendidikan,
meskipun masih belum meratanya sebaran pendidik baik secara
kuantitas maupun kualitas serta tingkat kesejahteraan pendidik yang
belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup bagi mereka yang
berada pada wilayah-wilayah tertentu serta belum tersedianya
pelayanan pendidikan dasar secara cuma-cuma.
Dalam bidang kesehatan, derajat kesehatan dan status gizi
masyarakat yang membaik, yang ditunjukkan dengan menurunnya
angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan angka
kurang gizi pada balita. Meskipun masih dibutuhkannya tenaga
kesehatan disetiap wilayah agar terjadi keseimbangan pelayanan
kesehatan.

3.JANGKA PANJANG

Sasaran Jangka Panjang

Agar tujuan nasional, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, makin dekat, bangsa Indonesia dalam tahap 2010 – 2030 harus mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa. Kekuatan bangsa yang terwujud dari kondisi masyarakat itu diperlukan untuk meng¬atasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, sehinga merupakan modal utama bagi perjalanan mencapai tujuan nasional.

Dalam kodisi nasional dan internasional yang telah dikemukakan, usaha mencapai masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa hanya mungkin apabila dilandasi keyakinan yang kuat sehingga terwujud semangat dan tekad teguh untuk mencapai sasaran. Keyakinan itu adalah nasionalisme dan patriotisme dengan dasar Pancasila. Keyakinan tentang kemutlakan Pancasila sebagai Dasar Negara dilandasi kenyataan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mungkin terpelihara apabila Dasar Negara bukan Pancasila. Tidak mungkin penduduk yang non-Muslim di Bali, Sumatra Utara, Maluku, Papua da lainnya mau terikat dalam Indonesia yang berdasarkan Syariah Islam. Demikian pula jutaan rakyat Indonesia tidak akan mau negaranya dikuasai pandangan hidup Barat. Sebab itu jelas sekali bahwa kelestarian NKRI hanya mungkin kalau Pancasila menjadai Dasar Negara. Karena itu keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai Dasar Negara harus diperteguh dalam 20 tahun mendatang.

Keyakinan akan kebenaran Pancasila harus direalisasikan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan yang tinggi dan merata. Menurut The World Fact Book GDP per kapita Indonesia pada tahun 2007 adalah USD 3400, sedangkan GDP total berdasarkan PPP adalah USD 845.000 juta. GDP per kapita Indonesia lebih rendah dari Malaysia (USD 14.400), Thailand (USD 8.000), dan Singapura (USD 48.900). Melihat potensi Indonesia ada¬lah tidak berlebihan untuk menentukan GDP per kapita Indonesia pada tahun 2030 sebesar USD 12.000. Dengan penduduk Indonesia sekitar 250 juta orang dapat dicapai GDP total sebesar USD 3.000.000 juta. Dari penduduk itu sekitar 85% termasuk golongan menengah dengan penghasilan per kapita sekitar USD 10.000. Golongan kaya sekitar 12% dengan penghasilan USD 30.000 per kapita dan golongan miskin sekitar 3% dengan penghasilan minimal USD 3.000 per kapita.

Kemajuan masyarakat ditentukan oleh mutu dan luas pendidikan umum serta penyelenggaraan riset untuk makin mampu menguasai aneka ragam ilmu pengetahuan dan teknologi. UUD menetapkan bahwa anggaran pendidikan harus mendapat 20 persen dari besarnya APBN. Dapat juga dikatakan bahwa harus disediakan 4 persen dari GDP untuk pendidikan. Itu ber¬arti USD 120.000 juta. Sedangkan untuk riset adalah sebaiknya mencapai 1 persen GDP atau USD 30.000 juta.

Masyarakat yang berwibawa adalah masyarakat yang dihormati dan disegani oleh kawan dan lawan. Dalam masyarakat itu hukum harus tegak dan kuasa. Indonesia tidak boleh lagi termasuk negara koruptor terbesar di dunia dan kriminalitas harus makin kurang, termasuk bergeraknya kaum teroris. Untuk itu perlu ditingkatkan sekali kemampuan aparat penegak hukum, baik polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan. Peningkatan kemampuan ini terutama harus dilandasi kondisi mental yang kuat dan menjadikan aparat itu sendiri bebas dari korupsi dan kriminalitas lainnya.

Untuk dihormati dan disegani Keamanan Nasional harus terjamin dengan terbangunnya Daya Tangkal yang efektif. Semua pihak yang hendak meng¬an¬cam atau menggangu Indonesia berpikir seribu kali sebelum berani melaksanakan kehen-daknya, baik berupa serangan fisik militer atau melakukan pemberontakan bersenjata. Kalau toh berani melakukan, dapat diatasi dengan cepat dan efektif.

Daya Tangkal itu antara lain harus didukung kondisi dan peran TNI yang andal. Untuk menjaga RI yang negara kepulauan TNI harus merupakan kekuatan harmonis di darat, laut dan udara Untuk menyusun, membangun kemampuan dan memelihara organisasi itu TNI harus mendapat anggaran yang memadai. Anggaran TNI pada waktu ini sekitar USD 1.000 juta atau sekitar 0.2 persen GDP. Anggaran itu ternyata jauh dari memadai. Jangankan untuk mewujudkan organisasi yang terlatih baik dan selalu siap, untuk memberikan syarat kehidupan minimal saja tidak terpenuhi. Singapura sebagai negara kota mempunyai anggaran pertahanan sebesar USD 4.470 juta pada tahun 2001 atau 4.9 persen GDP. Kiranya wajar kalau anggaran TNI dipro¬yeksikan sebesar 3 persen GDP (Malaysia tahun 2001 3,46 per¬sen GDP) atau USD 90.000 juta.

Masyarakat yang sejahtera, maju dan berwibawa dengan nasionalisme Pancasila sebagai landasan moral, mental dan spi¬ritual adalah berbeda sekali dari masyarakat Indonesia sekarang. Karenanya juga akan lebih mampu menghadapi berbagai tan¬tang¬an yang timbul dari kondisi internasional yang amat dinamis

DEFINISI PEMBANGUNAN EKONOMI

suatu proses pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya petambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.

MENURUT PARA AHLI

Definisi Pembangunan

Istilah pembangunan seringkali digunakan dalam hal yang sama dengan pengembangan. Sehingga istilah pembangunan dan pengembangan (development) dapat saling dipertukarkan. Namun berbagai kalangan di Indonesia cenderung menggunakan secara khusus istilah pengembangan untuk beberapa hal yang spesifik. Meski demikian, sebenarnya secara umum kedua istilah tersebut diartikan secara tidak berbeda untuk proses-proses yang selama ini secara universal dimaksudkan sebagai pembangunan atau development (Rustiadi, 2006: vii-1).

Ada yang berpendapat bahwa kata “pengembangan” lebih menekankan proses meningkatkan dan memperluas. Dalam pengertian bahwa pengembangan adalah melakukan sesuatu yang tidak dari “nol”, atau tidak membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada, melainkan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah ada tapi kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan atau diperluas (Rustiadi, 2006: vii-1).

Sumitro (1994) mendefinisikan pembangunan sebagai “suatu transformasi dalam arti perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi diartikan sebagai perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi. Menurut penulis, pemahaman Sumitro ini terkait dengan pandangan Arthur Lewis (1954) tentang pentingnya transformasi struktur ekonomi pertanian ke struktur ekonomi industri dalam upaya menuju pertumbuhan (dalam aspek ini pengertian pertumbuhan asosiatif dengan pembangunan) ekonomi.

Dalam pada itu, Budiman (1995) membagi teori pembangunan ke dalam tiga kategori besar yaitu teori modernisasi, dependensi dan pasca-dependensi. Teori modernisasi menekankan pada faktor manusia dan budayanya yang dinilai sebagai elemen fundamental dalam proses pembangunan.

Kategori ini dipelopori orang-orang seperti (a) Harrod-Domar dengan konsep tabungan dan investasi (saving and investation), (b) Weber dengan tesis etika protestan dan semangat kapitalisme (the protestant ethic and the spirit of capitalism), (c) McClelland dengan kebutuhan berprestasi, (d) Rostow dengan lima tahap pertumbuhan ekonomi (the five stage of economics growth), (e) Inkeles dan Smith dengan konsep manusia modern, serta (f) Hoselitz dengan konsep faktor-faktor non-ekonominya.

Di lain sisi, Kartasasmita (1996) menyatakan, pembangunan adalah “usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka”.

Menurut Tjokrowinoto (1997), batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut dalam realitasnya menimbulkan interpretasi-interpretasi yang seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain sehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakikatnya merupakan self project reality.

Secara filosofis, suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik” (Rustiadi, 2006: vii-1). Di lain sisi, UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai “suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (a process of enlarging people’s choices) (dalam Rustiadi, 2006: vii-1). Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end), bukan alat, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana dilihat oleh model formasi modal manusia (human capital formation) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu.

Menurut Todaro (2003: 28) pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin – melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional – demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Karena itu, proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti, yaitu: pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan. Kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.

Pandangan Todaro merupakan pengembangan pemahaman atas pandangan Sen tentang pembangunan. Sen memaknai pembangunan sebagai kebebasan. Pembahasan pandangan pembangunan sebagai kebebasan Sen dibahas dalam sub bab di bawah ini.

Di Indonesia, istilah pembangunan sudah sejak lama menjadi terminologi sehari-hari. Terminologi yang erat kaitannya dengan pembangunan dikenal konsep Delapan Jalur Pemerataan yang merupakan penjabaran dari Trilogi Pembangunan. Delapan jalur pemerataan yang dimaksud adalah pemerataan dalam hal: (1) pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, berupa pangan, sandang dan perumahan; (2) kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan; (3) pembagian pendapatan; (4) kesempatan kerja; (5) kesempatan berusaha; (6) kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; (7) penyebaran pembangunan; dan (8) kesempatan memperoleh keadilan (Syahyuti, 2006: 166-167).

Mengacu pada berbagai definisi pembangunan di atas, maka para ekonom merumuskan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan. Dudleey Seer dalam Todaro (2003) merumuskan ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan sebagai berikut: a) Tingkat ketimpangan pendapatan; b) Penurunan jumlah kemiskinan; c) Penurunan tingkat pengangguran.

Ketiga ukuran keberhasilan di atas jika disimak lebih dalam adalah menuju satu sasaran akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berarti menurunnya kemiskinan (Amir, 2007: 147).

Selain itu, PBB juga telah merumuskan indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan itu disebut sebagai Millenium Development Goals (MDGs), yang terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yakni: (a) penghapusan kemiskinan; (b) pendidikan untuk semua; (c) persamaan gender; (d) perlawanan terhadap penyakit menular; (d) penurunan angka kematian anak; (e) peningkatan kesehatan ibu; (f) pelestarian lingkungan hidup; (g) kerjasama global

Sekapur Sirih

Suka tidak suka, memilih atau pun tidak, kita kaum anarkis mewarisi ratusan tahun budaya dan pergerakan anarkis modern. Sebagaimana bisa ditebak di dalam banyak lingkar anarkis, masalah organisasi merupakan pokok diskusi yang sering coba dijauhi, kalau tidak dimusuhi. Namun toh persoalan itu tetap ada, dan bahkan sangat krusial dipecahkan di momen penting dalam perjalanan sebuah revolusi sosial. Ya, sebuah revolusi sosial yang saat ini sering jarang diharapkan, atau malah tidak lagi dipercaya ada. Lagi-lagi, suka tidak suka revolusi sosial memang ada bahkan karena itulah ada istilah demikian.

Perlu diingat dokumen ini berusia 82 tahun, dan dalam perjalanannya telah banyak peristiwa dan pelajaran berharaga yang telah terjadi. Anarkis di Indonesia, bahkan belum banyak mengkaji sejarah dan praktek politik anarkis Spanyol terutama dalam revolusi 1936-37 dan pasca Perang Dunia II, meski sering mengutipnya sebagai sesuatu “keberhasilan”.

Apa pun itu, materi ini layak dibaca dan dikritik, sebagai sebuah hasil pemikiran para anarkis Rusia pasca kekalahan menyedihkan mereka di tanah kelahiran komunisme otoriter-totaliter modern.
Iwan Fals: The Greatest Legend
Posted by har on August 26, 2009

Menyaksikan tayang ulang Konser Kemerdekaan Iwan Fals di TV One, 18 Agustus 2009, hati saya kembali bergetar. Seperti biasa, setiap kali melihat aksi Asian Hero itu, saya selalu mengalami ‘ecstasy’. Selalu ada pencerahan (enlightment) dalam memandang sudut-sudut kehidupan; antara konsep idealitas dan realitas. Kita diajak berkontemplasi terhadap kenyataan hidup.
Konser dengan tajuk “Introspeksi: Hidup Bersama Harus Dijaga” tersebut kembali membuktikan bahwa eksistensi Bang Iwan belum bisa tergeserkan oleh para seniman-seniman lain di nusantara ini. Bagi saya, dialah the greatest legend, menjadi inspirator bagi segala generasi dalam memperjuangkan kejujuran, kesederhanaan, cinta, dan tentu saja nasionalisme.
Bagi saya pribadi, Bang Iwan merupakan salah satu tokoh yang ikut memberikan warna terhadap proses perjalanan hidup saya. Belasan tahun silam, saat masih SMP dan SMA, saya masih bisa mendapatkan icon-icon tokoh yang bisa menjadikan inspirasi dalam menghadapi laju peradaban zaman. Di saat situasi mandeg, politik status quo, dan kemapanan yang mengebiri kratifitas, untunglah masih ada segelintir orang yang jadi pionir untuk melakukan perlawanan kultural. Saya bersyukur, di masa muda saya, sempat bersentuhan dengan ide-ide pembaharu. Dalam dunia musik, ada Bang Iwan. Untuk sastra budaya, ada WS Rendra dan Cak Nun. Sedangkan untuk dunia adventure, ada sosok Gola Gong dengan kisah Balada Si Roy-nya.
Iwan Fals, adalah sebuah fenomena Indonesia. Ini realitas. Ia adalah produk zaman—yang sampai saat inipun masih up to date dan eksis. Rasanya sulit menemukan tokoh sekaliber Iwan di generasi setelah kita. Tapi, tentu saja ini naïf. Bagaimanapun juga kita musti ingat bahwa setiap zaman melahirkan generasi tersendiri. Sejarah mencatat, pada zaman kemerdekaan, lahirlah tokoh-tokoh besar semacam Soekarno, Hatta, Sjahrir , Chairil Anwar dan tokoh-tokoh lain yang menjadi icon pembaharu.
Tapi, kita juga tak bisa memungkiri kenyataan bahwa Bang Iwan punya dimensi tersendiri. Perjalanannya bukanlah instant, tapi proses. Muncul di era 80-an, popular di era 90-an, dan jadi legenda hidup di tahun 2000-an ini. Sebuah perjuangan yang panjang, hasil dari kolaborasi kerja keras, konsistensi, dan tempaan alam. Proses pergumulan inilah yang kemudian menobatkan dirinya sebagai so sok pujaan dengan jutaan fans fanatik seantero nusantara. Di setiap sudut-sudut kota, di setiap pojok-pojok wilayah Indonesia sampai ke desa-desa, akan selalu ada penggemar Iwan Fals. Ia sudah menjadi milik publik, tak perduli orang gedongan ataukah kolong jembatan, tak perduli orang borju ataukah kere.
Ini kenyataan!
Ketika kondisi penuh dengan formalitas dan basa-basi, Iwan Fals menyentilnya dengan lirik-lirik potret kenyataan hidup. Kita diajak bukan sekadar untuk mendengarkan lagu tapi juga merenung. Hidup ternyata, bukan hitam-putih. Betapa banyak yang kasat mata tapi sebenarnya ada. Betapa banyak hal normatif yang sekilas kelihatan bagus, ternyata busuk. Kemunafikan dan kepura-puraan berseliweran di depan hidung kita. Setiap hari kita menjumpai orang-orang dengan mental “juraganisme” yang dibungkus dengan kata-kata “harus sesuai prosedur” dan berlindung dibalik kebohongan birokrasi.
Hikmah buat kita sendiri sangatlah banyak…
Salah satunya adalah kita dapat mengambil hikmah dari pada tokoh-tokoh terkenal…
Dan juga kita dapat mengenang masa lalunya.

Kamis, 05 November 2009

Kamis, 05 November 2009

JAWABAN TUGAS EKONOMI MAN POWERSHIP XI.1

- Adanya kebutuhan hidup yang terus meningkat.
Adanya pemikiran untuk menaungi pengangguran.
Pengaruh dari lingkungan sekitar yang mayoritas penduduknya bekerja dan kurangnya sumber daya manusia dalam lapangan kerja.
Adanya pemikiran untuk meningkatkan pendapatan nasional Negara.

Follow Upnya:
- Membuat lapangan pekerjaan sendiri untuk menambah pendapatan.
- Meningkatkan kualitas kerja yang baik.
- Adanya keterbatasan kemampuan/tidak mempunyai skill yang tinggi dalam menjalani pekerjaan.
Adanya gaji yang kurang besar (sedikit) sehingga membuat orang bekerja menjadi pemalas.
Adanya krisis moneter yang membuat para pekerja di PHK.
Solusinya :
Membuat lapangan pekerjaan sendiri sebagai cadangan bila terdapat PHK.
Meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan dengan cara belajar pada pekerjaan atau orang yang ahli dalam bidang pekerjaan tersebut.

- Menambah pendapatan nasional.
Pengangguran berkurang.
Perekonomian semakin bagus dan lancer.
Folow Upnya :
Semakin meningkatkan angka sumber daya manusia sebahai tenaga kerja.
Semakin banyak menyediakan lapangan pekerjaan bagi yang masih menjadi penganggura.
Meningkatkan mutu perusahaan agar perekonomian semakin maju.

- Sumber daya alam semakin berkurang karena banyak yang digunakan.
Timbul persaingan dagang yang tidak sehat.
Banyak persaingan dalam hasil produksi.
Solusinya :
Menggunakan sumber daya alam tidak berlebihan.
Bersaing secara sehat.

- Banyak orang membuat lapangan pekerjaan sendiri.
Daya piker orang semakin kreatif.
Mendorong adanya ingin bekerja.

Follow Upnya :
Mengurangi pengangguran.
Menambah pendapatan.
Meningkatkan kualitas kerja.

- Tidak memiliki panghasilan yang tetap, karena pekerjaan yang tidak tetap.
Pengangguran bertambah.
Tidak adanya dorongan untuk bekerja.

Solusinya :
Membuat lapangan pekerjaan.
Mendirikan BLK.
Mengadakan pelatihan kerja agar kualitas